KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Isu kehutanan merupakan salah satu topik utama di era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Target RPJMN tahun 2015- 2019 merupakan bukti konkrit komitmen kebijakan dalam Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta ha melalui skema perhutanan sosial. Program ini dipercaya mampu mendistirbusikan manfaat secara berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang pada akhirnya berimplikasi pada kontribusi terhadap kelestarian hutan.

Buku ini didasarkan pada kajian performansi perhutanan sosial pada aspek ekonomi, sosial, dan kontribusi terhadap kelestarian, khususnya untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga aspek kajian tersebut dilihat secara utuh berdasarkan kriteria dan indikator dari 8 komponen utama yang menggambarkan kondisi terkini geliat perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Meskipun tidak ada hasil yang dianggap mutlak dan absolut, namun berdasarkan hasil kajian ini menunjukkan bahwa dari 33 skema perhutanan sosial (HKm/HD/HTR/Hutan Adat) yang dianalisis, terlihat perubahan mendasar dari pola aksesbilitas masyarakat terhadap kawasan hutan. Meskipun demikian, tidak satupun wilayah izin perhutanan sosial yang secara simultan memiliki kesempurnaan pencapaian dari seluruh aspek: aspek sosial; ekonomi; dan kelestarian.

Sumbangan terbesar untuk rasio pencapaian perhutanan sosial di Sulawesi Selatan saat ini hanya berputar pada aspek sosial, yakni timbulnya aksi kolaboratif dari para pihak untuk mendukung pengakuan hak dan pembaruan agraria melalui pendelegasian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat. Namun, bukan berarti aspek ekonomi dan kelestarian terabaikan. Kajian ini menunjukkan terdapat 9,5% usaha perhutanan sosial yang dikelola kelompok mampu meningkatkan pendapatannya lebih dari 10%. Capaian ini didukung oleh turut andilnya aktor eksternal dalam proses pendampingan kelompok tani hutan, baik dalam penguatan kelembagaan, resolusi konflik, hingga memfasilitasi penguatan market system unit usaha kelompok perhutanan sosial. Di sisi lain, masih terdapat sebanyak 66,7% responden yang berpersepsi bahwa kontribusi perhutanan sosial terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian masih menjadi bagian dari capaian masa depan.

Buku ini diharapkan menjadi momentum yang tepat sebagai pembelajaran kehutanan masyarakat dan aplikasinya pada perjalanan menuju cita-cita perhutanan sosial dan reforma agraria. Buku ini memperlihatkan bahwa peran para pihak masih sangat dibutuhkan untuk mendorong keberpihakan yang lebih besar terhadap masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan sebagai aktor kunci pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan.